SUMBANG SARAN UNTUK RUU PENYIARAN

I.                   ISI PASAL MENIMBANG

Butir a :   Kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi sebagai perwujudan hak azasi manusia dan hak ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ……… dan seterusnya …..

Tambahan hak ekonomi, sosial dan budaya diperlukan mengingat Pemerintah RI sudah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, melalui UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Mengapa hak ekonomi, sosial dan budaya perlu ditambahkan? 

Implikasinya akan sangat luas dalam melindungi keluarga dan anak-anak serta remaja dari tayangan yang tidak mendidik (tayangan kekerasan atau pornografi)

Dasar hukumnya :

Pasal  10 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya :

Ayat 1 : menyatakan perlunya perlindungan keluarga atas perawatan dan pendidikan anak-

               anak.

Ayat 3 : menyatakan perlunya perlindungan bagi anak dan remaja atas sesuatu yang sangat

  mungkin menghambat perkembangan mereka secara wajar

Konsekuensinya dalam Pasal Mengingat :  perlu ditambahkan UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

 

II.                LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

PENJELASAN

            Kalau mengacu pada definisi Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana termaktub dalam Pasal 14 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2002 : Lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara, maka pembuatan UU yang khusus mengatur LPP secara tersendiri tidak diperlukan

Alasannya :

1. Semua lembaga BUMN yang mengatur hajat hidup orang banyak juga tidak diatur dalam suatu perundang-undangan khusus, misalnya bank-bank BUMN tunduk pada satu UU Perbankan, yang juga berlaku bagi perbankan swasta atau asing.  Demikian juga Pertamina dan BP Migas tunduk pada satu UU Migas yang juga berlaku bagi perusahaan migas swasta (seperti Medco) atau asing.
2. Relay juga sudah dikerjakan oleh Lembaga penyiaran Swasta, bukan lagi monopoli LPP

Yang diperlukan bukan banyaknya dan ketatnya ketentuan dalam peraturan atau perundang-undangan, tetapi implementasi dari peraturan atau undang-undang itu (law enforcement)

IDENTIFIKASI  MASALAH

-      LPP tidak perlu diatur dalam UU tersendiri, kecuali kalau ketentuan Pasal 14 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2002 itu diubah dalam revisi (RUU Penyiaran) ini.

-        LP Komunitas : menurut ketentuan Pasal 21 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2002 LP Komunitas didirikan oleh komunitas tertentu yang non partisan (ayat 3), maka dalam revisi (RUU Penyiaran) ini, ketentuan dalam Pasal 21 ayat 2 (a) : tidak untuk mencari laba atau keuntungan, serta ketentuan dalam Pasal 23 ayat 2 : dilarang menerima iklan, supaya dihapus agar LP Komunitas dapat berkembang (tidak stagnan, tetapi sustainable) – sebab kalau stagnan akan ditinggalkan pendengar/pemirsanya alias bubar.  Mohon diingat, investasi dalam bidang teknologi siaran itu cukup mahal

-     Yang juga perlu diatur adalah pewarta warga (citizen journalist) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LP Komunitas

Pewarta warga (citizen journalist) bukan wartawan, tetapi melakukan tugas jurnalistik untuk LP Komunitas – mereka sekarang bergabung dalam PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia)

Pewarta warga (citizen journalist) juga bekerja untuk media online yang mempunyai tayangan video

-       LP Publik non-negara lain, sudah diatur dalam Pasal 25 – 29 UU No. 32 Tahun 2002 (cukup rinci dan applicable).

III.             KOMISI PENYIARAN INDONESIA

IDENTIFIKASI MASALAH :

-          Menjawab Identifikasi Masalah : a, b, c, dan d maka kami berpendapat : Tentang silang sengketa antara wewenang Pemerintah dan KPI – kami merujuk pada Salinan Lengkap Keputusan MK soal UU Penyiaran :

-      "Terhadap dalil pemohon tersebut Mahkamah melihat adanya ambiguitas pemohon karena di satu pihak mendalilkan KPI akan menjadi reinkarnasi Departemen Penerangan, dan di lain pihak pemohon memohon untuk menghapuskan pasal-pasal yang sesungguhnya membatasi kewenangan KPI yang terlalu besar yang dikhawatirkan oleh pemohon. Dalam hubungan ini Mahkamah berpendapat bahwa sebagai lembaga negara yang independen, seyogianya KPI juga diberi kewenangan untuk membuat regulasi sendiri atas hal-hal yang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 UU Penyiaran" (lihat hlm. 80 Salinan Lengkap Keputusan MK tentang UU Penyiaran).

-    Jadi, jelaslah dalam jawaban tersebut, MK tidak mencabut posisi KPI sebagai lembaga negara yang independen (Pasal 7) dan kewenangannya meregulasi (Pasal 8). Tidak satu pun huruf yang ada di Pasal 8 itu diubah MK. Pasal 8 ayat (2) tetap berbunyi, "KPI mempunyai wewenang: menetapkan standar program siaran; menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat."

Hubungan KPI Pusat dan KPID itu bersifat koordinatif, karena mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat 2 juncto Pasal 7 ayat 4  UU No. 32 Tahun 2002

Pasal 10 ayat 2 : KPI dipilih oleh DPR dan KPID dipilih oleh DPRD           

Pasal 7 ayat 4 : KPI diawasi oleh DPR dan KPID diawasi oleh DPRD              

h. Hubungan koordinatif ini membawa konsekuensi pada pembiayaan : KPI Pusat tidak menanggung biaya dari KPID – hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 6 UU No. 32 Tahun 2002 : KPI dibiayai dari APBN dan KPID dari APBD

i. Tanggung jawab KPI dan KPID diatur dalam ketentuan Pasal 53 : KPI bertanggung jawab kepada Presiden dan melaporkannya ke DPR, sedangkan KPID bertanggung jawab kepada Gubernur dan melaporkannya kepada DPRD

Alasannya :

-          Seusai dengan ketentuan monitoring dan evaluasi (monev) yang berlaku universal, maka pengawas berhak meminta laporan pertanggung jawaban dari yang diawasi.  Jadi dalam revisi (RUU Penyiaran) hanya perlu penegasan bahwa monev itu dikerjakan oleh lembaga legeslatif (DPR untuk KPI, dan DPRD untuk KPID)

-          Karena anggaran KPI berasal dari APBN dan anggaran KPID berasal dari APBD, maka laporan pertanggung jawaban pemakaian anggaran itu disampaikan kepada lembaga legislatif (DPR untuk KPI dan DPRD untuk KPID) sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011

j. Pemilihan anggota KPI dan KPID diatur dalam Pasal 10 ayat 2 : KPI dipilih oleh DPR dan KPID dipilih oleh DPRD

k. Mekanisme banding mengacu pada Pasal 56 UU No. 32 Tahun 2002 yaitu mekanisme KUHAP

 IV. SISTIM SIARAN JARINGAN (SSJ)

BATASAN

Kalau mengacu pada ketentuan Pasal 31 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2002 : hanya LPP yang boleh menyelenggarakan SSJ ke seluruh wilayah, maka nampaknya ketentuan ini harus direvisi, karena sekarang ini, LPS juga menyelenggarakan SSJ

IDENTIFIKASI MASALAH

-      Perlu dirumuskan revisi (RUU Penyiaran) yang mengantisipasi perkembangan teknologi yang sangat pesat, yaitu perubahan dari sistim analog ke sistim digital

-      Perlu dirumuskan revisi (RUU Penyiaran) yang mengadopsi tekonologi multiplexing, dimana beberapa sinyal pesan analog atau aliran data digital digabung menjadi satu sinyal, sehingga pembahasan mengenai kantor regional atau kantor cabang dari LP induk, serta penelusuran mengenai coprogramming dan coproduction menjadi tidak relevan lagi.

-          Mengenai ijin, sekali lagi kami kutipkan salinan keputusan MK :

"Terhadap dalil pemohon tersebut Mahkamah melihat adanya ambiguitas pemohon karena di satu pihak mendalilkan KPI akan menjadi reinkarnasi Departemen Penerangan, dan di lain pihak pemohon memohon untuk menghapuskan pasal-pasal yang sesungguhnya membatasi kewenangan KPI yang terlalu besar yang dikhawatirkan oleh pemohon. Dalam hubungan ini Mahkamah berpendapat bahwa sebagai lembaga negara yang independen, seyogianya KPI juga diberi kewenangan untuk membuat regulasi sendiri atas hal-hal yang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 UU Penyiaran" (lihat hlm. 80 Salinan Lengkap Keputusan MK tentang UU Penyiaran).

Jadi, jelaslah dalam jawaban tersebut, MK tidak mencabut posisi KPI sebagai lembaga negara yang independen (Pasal 7) dan kewenangannya meregulasi (Pasal 8). Tidak satu pun huruf yang ada di Pasal 8 itu diubah MK. Pasal 8 ayat (2) tetap berbunyi, "KPI mempunyai wewenang: menetapkan standar program siaran; menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat."

 V.                KEPEMILIKAN

Kepemilikan diatur dalam Pasal 18 UU No. 32 Tahun 2002

-          Ayat 1 untuk pemusatan kepemilikan, dan  Ayat 2 untuk kepemilikan silang, yang pembatasannya diserahkan kepada KPI dan Pemerintah

Apakah dalam revisi (RUU Penyiaran) kepemilikan ini akan diatur dalam UU ??

Kami berpendapat hal ini perlu diatur khusus dalam UU, mengingat

1. Sifatnya sudah mendesak, yaitu bergabungnya Harry Tanoe ke Partai Nasdem, meskipun kelompok ini tidak terjun ke siaran radio dan media sosial (social media).
2. Yang perlu dicermati adalah penggabungan media cetak, media online, media televisi, stasiun radio dan media social (social media) di tangan satu orang, misalnya Grup Kompas Gramedia : Harian Kompas, Penerbit Buku Kompas, Kompas.com, KompasTV, Radio Sonora, Kompasiana, Forum Kompas dan My Kompas
3. Menjamurnya media online yang mempunyai Video Siaran menyebabkan kepemilikan silang menjadi hal yang biasa.
4. Penggunaan teknologi multiplexing menyebabkan pemilik siaran analog dan pemilik data digital harus berbagi saluran untuk mengatasi mahalnya sumber daya. Regulasi baru harus disusun dengan cermat supaya tidak menghambat semangat penghematan ini.
5. Kepemilikan yang didaftarkan sebagai perusahaan terbuka (Tbk) tunduk pada UU Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995)

 VI.              PERIJINAN

Masalah perijinan sudah kami bahas di depan : Lihat halaman 80 Salinan Lengkap Keputusan MK tentang UU Penyiaran

Identifikasi Masalah butir f : bila terjadi transaksi yang menyebabkan perubahan pengendali saham, maka kepemilikan itu tunduk pada UU Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995)

Masalah perijinan sudah dibahas cukup detail dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 32 Tahun 2002

Silang sengketa sudah diatur dalam Pasal 55 dengan pemberian sanksi administratif, sesuai dengan semangat reformasi : TIDAK ADA LAGI BREIDEL (PENCABUTAN IPP)

VII.          ISI SIARAN

Dalam UU No. 32 Tahun 2002 : ISI SIARAN diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36, SENSOR diatur dalam Pasal 47 dan PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN  diatur dalam Pasal 48

1. Bila PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN hendak diubah menjadi STANDAR PROGRAM SIARAN, maka acuannya harus jelas, standar itu mengacu pada apa??
2. Muatan jurnalistik diatur dalam Kode Etik Jurnalistik
3. Sanksi diatur dalam Pasal 55, bukan dalam bentuk pencabutan IPP karena hal ini menyalahi semangat reformasi yang menolak pembredeilan dan penutupan lembaga penyiaran.
4. Dalam revisi (RUU Penyiaran) sebaiknya ISI SIARAN, SENSOR, PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN dan SANKSI ditempatkan dalam pasal yang berurut, sehingga logika hukumnya terlihat dengan jelas.
5. Khusus untuk pelarangan iklan zat aditif, termasuk rokok, maka hal ini tidak mudah dilakukan mengingat aturan bakunya yaitu Pasal 113 ayat 2 UU Kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009) sudah dihapus.

 VIII.       LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN

Lembaga Penyiaran Berlangganan sudah diatur cukup rinci dalam UU No. 32 Tahun 2002 pasal 25, 26, 27, 28 dan 29

Misalnya LP Berlangganan wajib menyediakan minimal 10% dari kanal yang tersedia untuk membawa siaran dari LP-LP non-berbayar dalam negeri, sudah termaktub dalam ketentuan Pasal 26 ayat 2 (b).

Seandainya LPB mempunyai program yang digemari masyarakat luas dan menjadi hak eksklusif LPB tersebut – dan kemudian LPB itu tidak membuka akses bagi masyarakat luas untuk menikmati program eksklusif tersebut, maka hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat e : yang menjamin agar siaran hanya diterima oleh pelanggan …. Kecuali kalau ketentuan ini direvisi dalam RUU Penyiaran.

 IX.             PENYIARAN DENGAN TEKNOLOGI DIGITAL

Silang sengketa :

1. Permen Kominfo No. 12 Tahun 2011 tentang Siaran TV Digital
2. Permen Kominfo No 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Migrasi Analog ke Digital)
3. Permen Kominfo No. 23 Tahun 2011 tentang Frekuensi Digital (Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Keperluan TV Siaran Digital Terrestrial pada Pita Frekuensi Radio 478-649 Mhz)
4.  Permen Kominfo No 5 Tahun 2012 tentang Standar DVB-T2
5. Keputusan Menteri Kominfo No 95 Tahun 2012 tentang Peluang Usaha Multipleksing (MUX) Zona 4, Zona 5, Zona 6, Zona 7, dan Zona 15.

Permasalahan :

-          Memperbolehkan satu perusahaan bisa memiliki lebih dari satu infrastruktur di berbagai zona dari 15 zona yang telah terbagi

-           Terjadinya pemusatan kepemilikan, MUX hanya diisi oleh pemodal lama, monopoli MUX yang bisa membatasi Lembaga Program Siaran

-          Maka penyiaran dengan teknologi digital harus diatur dalam UU – tidak cukup dengan Permen Kominfo

       Dipresentasikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi I DPR RI pada hari Rabu, 7 Maret 2012 (untuk memenuhi undangan Deputi Persidangan dan KSAP DPR RI No. LG.01/01960/DPR RI/II/ 2012 tertanggal 27 Februari 2012)